PANCASILA SEKARANG (studi kasus penegakan hukum koruptor dan ormas radikal)

Disadari sepenuhnya oleh kita, bahwa korupsi merupakan perbuatan 

yang sangat merugikan, baik individu, masyarakat maupun negara. Dampak 

yang ditimbulkannya akan merusak tatanan suatu masyarakat, apalagi kalau 

semua lini kehidupan masyarakat sudah tersangkut virus korupsi, 

kehancuran suatu bangsa tinggal menunggu waktunya. Oleh karena itu 

usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi sudah merupakan usaha 

setiap negara, usaha-usaha ini telah dilakukan melalui forum internasional 

walaupun dengan terminologi yang berbeda-beda. Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk kejahatan ini sangat diprioritaskan, karena 

dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-

bangsa, merintangi tercapainya tujuan nasional, merong-rong penggunaan 

sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem 

sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.Usaha-usaha seperti 

ini harus terus diupayakan sebab Tuhan tidak akan mengubah suatu 

masyarakat dan mengambil hikmat yang telah dianugerahkan kepada 

mereka kecuali masyarakat itu sendiri telah menyebabkan kehilangan dan 

berubahnya keadaan mereka. 

Di sisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia bisa dikatakan tak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Pasal 5bisa, menyebutkan Perkumpulan yang dinyatakan oleh Gubernur Jenderala bertentangan dengan kepentingan umum, kehilangan sifat badan hukum karena pernyatan itu. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa penyimpangan dari statute-statuta yang telah disetujui memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menuntut didepan hakim perdata pernyataan gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama 

hingga 1985. Pada tahun tersebut lahirlah Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).9 Di era orde lama dan orde baru telah lahir beberapa organisasi yang tetap eksis sampai saat ini antara lain: Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Di sisi lain, pengaturan Ormas di Indonesia 

bisa dikatakan tak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya Stb. 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Pasal 5bisa,menyebutkan Perkumpulan yang dinyatakan oleh Gubernur Jenderala bertentangan dengan kepentingan umum, kehilangan sifat badan hukum karena pernyatan itu. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa penyimpangan dari statute-statuta yang telah disetujui memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menuntut didepan hakim perdata pernyataan gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Pada tahun tersebut lahirlah Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).9 Di era orde lama dan orde baru telah lahir beberapa organisasi yang tetap eksis sampai saat ini antara lain: Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); Ormas SOKSI; Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI dan lain-lain.10 Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas disebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berpranserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di era orde baru yang sempat heboh tentang ormas ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatn, UU ini bersamaan dengan lima paket UU yang dikeluarkan oleh rezim pada waktu yang dianggap oleh masyarakat pro demokrasi sebagai lima paket politik yang membatasi hak-hak warga Negara dan menghilangkan kebhinekaan dalam berorganisasi Islam (HMI), 

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia 

(PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); Ormas SOKSI; Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI 

dan lain-lain.10Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas disebutkan, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berpranserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di era orde baru yang sempat heboh tentang ormas ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatn, UU ini bersamaan dengan lima paket 

UU yang dikeluarkan oleh rezim pada waktu yang dianggap oleh masyarakat pro demokrasi sebagai lima paket politik yang membatasi hak-hak warga Negara dan menghilangkan kebhinekaan dalam berorganisas